Kemenkumham dan KPU Maluku Utara Sepakati Hak Pilih Warga Binaan Permasyarakatan

Kemenkumham dan KPU Maluku Utara Sepakati Hak Pilih Warga Binaan Permasyarakatan


Kemenkumham dan KPU Maluku Utara Sepakati Hak Pilih Warga Binaan Permasyarakatan

Posted: 25 Nov 2018 06:00 AM PST

Kemenkumham dan KPU Maluku Utara Sepakati Hak Pilih Warga Binaan Permasyarakatan
TERNATE, LELEMUKU.COM - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) Maluku Utara  (Malut) Nofli didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Muji Raharjo Drajat Santoso, Kepala Divisi Keimigrasian Heru Tjondro, serta Pejabat Administrasi melakukan Kunjungan Kerja di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Malut pada Kamis (23/11).
 
Kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara Nofli beserta rombongan disambut dengan baik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Syahrani Somadayo, S.T., M.Si beserta jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut Kakanwil dan Ketua KPU Malut membicarakan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta tugas dan masalah lain yang berkaitan dengan hak pilih warga Binaan Pemasyarakatan.

"Kepada mereka yang berada di  Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara serta Cabang Rumah Tahanan Negara yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, disamping itu kepala Kantor Wilayah ( Nofli ) memperkenalkan satu persatu  tugas pokok dan fungsi masing-masing Divisi," kata Nofli.

Kakanwil dalam kunjungannya menyatakan, dengan adanya Kunjungan kerja dan Silaturahmi ini semoga bisa bermanfaat serta lebih mempererat hubungan dan kerjasama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara agar kedepan hak-hak dari pada Warga Binaan Pemasyarakatan dapat tersalur dengan baik dan benar.

Ketua KPU Malut, Syahrani menyampaikan tugas pokok dan fungsi terkait hak pilih bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, bahwa sebenarnya masih banyak warga negara Indonesia termasuk Warga Maluku Utara yang belum bisa menyalurkan hak pilihnya.

"Karena tidak memiliki Kartu E-KTP, sehingga walaupun yang bersangkutan sudah berusia 17 tahun, namun lagi-lagi regulasi ataupun peraturan perundang-undangan serta Peraturan Pemerintah yang belum siap, inilah yang menjadi persoalan, kedepan kami tetap berkoodinasi dengan KPU Republik Indonesia serta pihak yang berkepentingan untuk bisa duduk bersama untuk menyelesaikannya," tandasnya. (KemenagMalut)

Mikael Sitanggang Gelar Dialog Interaktif di RRI Ternate

Posted: 24 Nov 2018 11:02 PM PST

Mikael Sitanggang Gelar Dialog Interaktif di RRI Ternate
TERNATE, LELEMUKU.COM - Kapolres Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara (Malut) AKBP. Mikael P. Sitanggang S.I.K., M.H., yang didampingi oleg Paur Pullah Infodok Bid Humas Polda Malut Iptu Abdurahman Adam melakukan dialog interaktif di Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate dengan tema Menciptakan Situasi Kondusif dan Pelaksanaan Operasi Kepolisian T.A. 2018 di wilayah Hukum Polres Pulau Morotai. Jumat 23/11/18

AKBP Mikael P. Sitanggang S.I.K., M.H., selaku narasumber menyampaikan bahwa samapi dengan saat ini Polres Pulau Morotai masih berusia dua tahun meskipun Kabupatennya sudah berumur sepuluh tahun, tetapi Polres masih dua tahun sejak diresmikan.

Polres Pulau Morotai membawahi tiga Polsek yaitu Polsek Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat, Morotai Utara, dan dua Polsubsektor Morotai Timur dan Morotai Jaya, Polsubsektor Morotai Jaya kalau kita lihat dari peta dekat dengan Filipin. Kita merupakan Pulau terluar di Maluku Utara yang berbatasan dengan Filipin sementara itu jumlah Personil yang ada di Polres Morotai sebanyak 211 Personil yang tersebar sampai ke Polsek-Polsek.

"Kabupaten Pulau Morotai memang sudah berusia 10 tahaun namun Polres baru berusia 2 tahun dengan memeliki 3 Polsek dan 2 Polsubsektor serta jumlah 211 Personil." Ucap Kapolres.

Dengan jumlah personil Polres Pulau Morotai sebanyak  211 bila dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang ada perbandingannya 1/300, serta luas wilayah yang ada sehingga Personil dapat mengkaver 10 km namun untuk maslah keamanan kami masih bisa mengkaver walaupun kami masih membutuhkan beberapa personil lagi.

Selam berdirinya Polres Pulau Morotai ini, kami sudah menangani kasus selama tahun 2017 sebanyak 100 kasus dan sudah kami selesaikan sampai dengan persidangan sebanyak 50 kasus, dan pada tahun 2018 ini ada sekitar 90 kasus yang di tangani Polres Pulau Morotai dan sudah diselesaikan sebanyak 30 kasus dan sianya masi dalam tahapan penyelidikan.

"Polres Pulau Morotai pada tahun 2017 menangani kasus sebanyak 100 kasu dan diselesaikan sebanyak 50, kasus-kasus tersebut ada yang dihentikan dan dilanjukan sampai dengan tingkay pengadilan dan sudah ada putusan, sementara di tahun 2018 ini dari 90 kasus suda kami selesaikan sebanyak 30 kasus." Ujar AKBP Mikael.

Terkait dengan PSU Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang dilaksanakan di beberapa Kecamatan di Maluku Utara, sampai dengan saat ini situasi dan kondisi yang ada di Kab. Pulau Morotai dalam keadaan aman dan damai serta tidak ada sedikit pun permasalahan yang terjadi.

Terkait dengan kedisiplinan Personil Polres Pulau Morotai kami selalu memberikan pembinaan, apabila Personil yang melakukan pelanggaran maka kami akan memberikan hukuman dan Personil yang disiplinnya bagus serta baik maika kami memberikan penghargaan. (PoldaMalut)

Polsek Pulau Bacan Berikan Santunan Untuk Warga Berduka

Posted: 24 Nov 2018 10:42 PM PST

Polsek Pulau Bacan Berikan Santunan Untuk Warga Berduka
AMASING, LELEMUKU.COM - Kapolsek Pulau Bacan Polres Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) AKP M. Nasir Said Bersama Bhabinkamtibmas Desa Amasing Kali Brigpol Hadri Lumaela kembali melaksanakan program yang dicanangkan Kapolres Halsel AKBP Agung Setyo W, SH, SIK, M.Si yaitu sambang duka kepada warga yang tengah berduka di desa Amasing, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halsel pada Kamis (15/11)

Kapolsek Pulau Bacan AKP M. Nasir Said bahkan ikut menggali makam Almarhum Gahral Kamarullah yang meninggal karena sakit pada Kamis (15/11).

Bersama Bhabinkamtibmasnya, Kapolsek Pulau Bacan yang mewakili Kapolres Halsel memberikan santunan duka berupa 5 dos aqua gelas, 9 kg gula pasir dan 5 bungkus besar kopi kapal api.

Kapolsek menambahkan bahwa sambang duka yang dilakukan bersama Bhabinkamtibmas ini merupakan salah satu program Polres Halmahera Selatan yang bertujuan untuk menjalin silatuhrahmi dengan masyarakat serta kewajiban anggota Polri untuk hadir ditengah tengah masyarakat.

"Keberadaan Polisi saat ini lebih dirasakan dan tidak hanya pada saat masyarakat bergembira tetapi saat warga mengalami musibah kehadiran polisi juga sangat dirasakan," ungkapnya. (HumasPoldaMalut)

Aliong Mus Komitmen Membangun Seluruh Desa di Pulau Taliabu

Posted: 24 Nov 2018 12:29 PM PST

Aliong Mus Komitmen Membangun Seluruh Desa di Pulau Taliabu
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Bupati Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara (Malut) Hi. Aliong Mus, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018. Rakornas yang diikuti para kepala daerah se lndonesia ini, dibuka oleh Wakil Presiden RI H.Muhammad Jusuf Kalla di Hotel The Sultan, Jakarta, Rabu (14/11).

Bupati Pulau Taliabu usai kegiatan kepada media ini saat dihubungi, mengaku kalau dalam kegiatan ini Pemerintah berkomitmen membangun Indonesia dari desa-desa agar menjadi pusat perekonomian dan mandiri mengelola sumber daya alam."Dengan kegiatan ini input untuk daerah adalah kembali memberikan kebijakan kepada Kades dengan pengawasan pemerintah untuk mengelola SDA untuk kemajuan ekonomi desa,"katanya.

Selain persoalan ekonomi yang menjadi focus, wapres juga mengingatkan agar fokus pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya, dalam pemanfaatan dana desa harus berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat desa.

Empat hal yang menjadi tugas dia tahun 2019 untuk pemkab Pulau Taliabu dalam mengembangkan desa-desa yang mempunyai potensi pengembangan untuk menjadikan desa sebagai pusat ekonomi, seperti kerajinan tangan, pariwisata, kuliner sesuai kearifan lokal daerah setempat.

"Harus ada sinkronisasi, infrastruktur, jalan, jembatan desa, sekarang harus pembangunan masyarakatnya, pendidikan, usaha ekonomi desa, program menyangkut peningkatan kualitas masyarakat, kesehatan, di luar dari pada BPJS, kita ingin ada fokus meningkatkan SDM dan ekonomi desa berkembang, banyak usaha desa berkembang, dulu ada KUD," paparnya.

Usai pertemuan tersebut, Bupati Pulau Taliabu Hi. Aliong Mus, melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Dirjen PDT) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid.

Dalam pertemuan itu, dirinya meminta untuk memperhatikan kawasan Maluku Utara, terutama Pulau Taliabu. terutama bidang parawisata dan perkebunan serta Kelautan.

"Ada beberapa hal yang saya utarakan termasuk permohonan untuk transmigrasi,"tandasnya.

Turut hadir sejumlah Menteri dalam Rakornas Dana Desa diantaranya, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo, Wakil Menteri Keungan (Wamenkeu) Mardiasmo. Rakornas Masyarakat Desa tahun 2018 melibatkan para Kepala Dinas Pembangunan Desa, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota seIndonesia. (HumasTaliabu)
Kemenkumham dan KPU Maluku Utara Sepakati Hak Pilih Warga Binaan Permasyarakatan Kemenkumham dan KPU Maluku Utara Sepakati Hak Pilih Warga Binaan Permasyarakatan Reviewed by Redaksional on 3:56 AM Rating: 5

Info Terbaru

Loading...
Powered by Blogger.